BAB VIII
MACAM-MACAM KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG SISTEM
EKONOMI INDONESIA
Kebijakan ekonomi adalah beberapa peraturan atau batasan-batasan di
bidang ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tujuan dibuatnya kebijakan
ekonomi adalah untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kesejahteraan
masyarakat. Selain kebijakan ekonomi diperlukan juga kebijakan nonekonmi,
seperti kebijakan sosial yang menyangkut masalah pendidikan dan kesehatan.
Kebijakan ekonomi dibagi menjadi 3 macam, yaitu :
1.
Kebijakan ekonomi mikro, adalah
kebijakan pemerintah yang ditujukan pada semua perusahaan tanpa melihat jenis
kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
2.
Kebijakan ekonomi meso,
adalah kebijakan ekonomi yang khusus ditujukan pada wilayah tertentu atau pada
sektor-sektor tertentu.
3. Kebijakan
ekonomi makro, ialah kebijakan ekonomi yang mencakup semua aspek ekonomi
pada tingkat nasional (agregat). Oleh sebab itu, kebijakan ini bisa
mempengaruhi atau bahkan membuat kebijakan meso dan kebijakan mikro menjadi
lebih atau kurang efektif. Maka dari itu saya akan membahas lebih dalam
mengenai kebijakan ekonomi makro.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal adalah
kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui
pengeluaran dan pendapatan pemerintah. kebijakan fiskal lebih mekankan pada
pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen utama kebijakan fiskal
adalah pengeluaran dan pajak.
Ada 2 macam kebijakan fiskal yatu :
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
1. Kebijakan Fiskal Ekspansif
Kebijakan pemerintah untuk
membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan Negara guna memberi stimulus
pada perekonomian.
2. Kebijakan Fiskal Kontraktif
Kebijakan pemerintah untuk
membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya.
Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu:
1.
Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan
pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi
pengangguran.
3. Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya
mengatasi inflasi.
Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah upaya
untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi secara berkelanjutan
dengan tetap mempertahankan kestabilan harga.
Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
Ada 2 kebijakan moneter yaitu :
1. Kebijakan Moneter Ekspansif
Suatu kebijakan untuk menambah jumlah uang yang
beredar.
2. Kebijakan Moneter Kontraktif
Suatu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang
beredar atau disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy).
Ada beberapa cara untuk melakukan kebijakan moneter diantaranya :
1. Operasi Pasar Terbuka
Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang
yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah.
2. Diskonto
Diskonto adalah pengaturan jumlah duit yang beredar
dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
3. Rasio Cadangan Wajib
Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang
beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan
pada pemerintah.
A.
KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER SEKTOR LUAR NEGERI
Kebijakan fiskal akan
mempengaruhi perekonomian melalui penerimaan negara dan pengeluaran negara.
Disamping pengaruh dari selisih antara penerimaan dan pengeluaran (defisit atau
surplus), perekonomian juga dipengaruhi oleh jenis sumber penerimaan negara dan
bentuk kegiatan yang dibiayai pengeluaran negara.
Di dalam perhitungan
defisit atau surplus anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), perlu
diperhatikan jenis-jenis penerimaan yang dapat dikategorikan sebagai penerimaan
negara, dan jenis-jenis pengeluaran yang dapat dikategorikan sebagai
pengeluaran negara. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penerimaan negara adalah
pajak-pajak dan berbagai pungutan yang dipungut pemerintah dari perekonomian
dalam negeri, yang menyebabkan kontraksi dalam perekonomian. Dengan demikian
hibah dari negara donor serta pinjaman luar negeri tidak termasuk dalam
penerimaan negara.
Di lain sisi, yang
dimaksud dengan pengeluaran negara adalah semua pengeluaran untuk operasi
pemerintah dan pembiayaan berbagai proyek di sektor negara ataupun badan usaha
milik negara. Dengan demikian pembayaran bunga dan cicilan hutang luar negeri
tidak termasuk dalam perhitungan pengeluaran negara.
Dari perhitungan penerimaan dan pengeluaran negara tersebut, akan diperoleh
besarnya surplus atau defisit APBN. Dalam hal terdapat surplus dalam APBN, hal
ini akan menimbulkan efek kontraksi dalam perekonomian, yang besarnya
tergantung kepada besarnya surplus tersebut . Pada umumnya surplus tersebut
dapat dipergunakan sebagai cadangan atau untuk membayar hutang pemerintah
(prepayment).
Dalam hal terjadi
defisit, maka defisit tersebut dapat dibayai dengan pinjaman luar negeri
(official foreign borrowing) atau dengan pinjaman dalam negeri. Pinjaman dalam
negeri dapat dalam bentuk pinjaman perbankan dan non-perbankan yang mencakup
penerbitan obligasi negara (government bonds) dan privatisasi. Dengan demikian
perlu ditegaskan bahwa penerbitan obligasi negara merupakan bagian dari
pembiayaan defisit dalam negeri non-perbankan yang nantinya diharapkan dapat
memainkan peranan yang lebih tinggi. Hal yang paling penting diperhatikan
adalah menjaga agar hutang luar negeri atau hutang dalam negeri tersebut masih
dalam batas-batas kemampuan negara (sustainable).
Pada dasarnya defisit
dalam APBN akan menimbulkan efek ekspansi dalam perekonomian. Dalam hal defisit
APBN dibiayai dengan pinjaman luar negeri, maka hal ini tidak menimbulkan
tekanan inflasi jika pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk membeli
barang-barang impor, seperti halnya dengan sebagian besar pinjaman dari CGI
selama ini. Akan tetapi bila pinjaman luar negeri tersebut dipergunakan untuk
membeli barang dan jasa di dalam negeri, maka pembiayaan defisit dengan memakai
pinjaman luar negeri tersebut akan menimbulkan tekanan inflasi. Dilain pihak,
pembiayaan defisit APBN dengan penerbitan obligasi negara akan menambah jumlah
uang yang beredar dan akan menimbulkan tekanan inflasi.
Adapun pembiayaan
defisit dengan menggunakan sumber dari pinjaman luar negeri akan berpengaruh
pada neraca pembayaran khususnya pada lalu lintas modal pemerintah . Semakin
besar jumlah pinjaman luar negeri yang dapat ditarik, lalu lintas modal
Pemerintah cenderung positif. Adapun kinerja pemerintah dapat dilihat dari
besarnya nilai lalu lintas moneter. Nilai lalu lintas moneter yang positif
menunjukkan adanya cash inflow.
B. Kebijakan Moneter Dan Pengaruhnya Terhadap
Perekonomian
Pada dasarnya,
kebijaksanaan moneter ditujukan agar likuiditas dalam perekonomian berada dalam
jumlah yang “tepat” sehingga dapat melancarkan transaksi perdagangan tanpa
menimbulkan tekanan inflasi. Umumnya pelaksanaan pengaturan jumlah likuiditas
dalam perekonomian ini dilakukan oleh bank sentral, melalui berbagai instrumen
, khususnya open market operations (OMOs).
Dalam melaksanakan OMO,
pada umumnya bank sentral menjual atau membeli obligasi negara jangka panjang.
Jika likuiditas dalam perekonomian dirasakan perlu ditambah, maka bank sentral
akan membeli sejumlah obligasi negara di pasar sekunder, sehingga uang beredar
bertambah, dan dilain pihak bila bank sentral ingin mengurangi likuiditas dalam
perekonomian, bank sentral akan menjual sebagian obligasi negara yang berada
dalam portofolio bank sentral. Perlu difahami bahwa portofolio obligasi negara
di bank sentral tersebut memberikan pendapatan kepada bank sentral berupa bunga
obligasi.
Dalam kasus Indonesia,
sampai saat ini Bank Indonesia belum memiliki obligasi negara yang dapat
dipakai untuk OMO. Walaupun pemerintah Indonesia telah menerbitkan obligasi,
yang dimulai pada masa krisis untuk rekapitalisasi bank-bank yang bermasalah,
tetapi pasar sekunder bagi obligasi negara baru pada tahap awal dan volume
transaksi jual beli di pasar sekunder tersebut masih sedikit. Selama ini Bank
Indonesia masih mempergunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk
melaksanakan OMOs. Disamping menimbulkan beban pada Bank Indonesia, karena BI
harus membayar bunga SBI yang cukup tinggi, jangka waktu SBI juga sangat
pendek, umumnya 1 (satu) bulan, sehingga instrumen ini sebenarnya kurang
memadai untuk dipakai dalam OMOs.
Referensi :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar